Bupati kini ngantor menggunakan mobil listrik, sedangkan Sekda ngantor menggunakan sepeda motor. 


KARAWANG— Pemerintah Kabupaten Karawang mulai mematangkan skenario penerapan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) menyusul rencana kebijakan pemerintah pusat yang akan diberlakukan April 2026. Meski memberi ruang kerja dari rumah, Pemkab menegaskan bahwa pengawasan kinerja tetap berjalan ketat dan terukur.
Sekretaris Daerah Karawang, Asep Aang Rahmatullah, menyebut WFH tidak akan mengurangi disiplin kerja ASN. Seluruh aktivitas tetap dipantau melalui sistem digital berbasis aplikasi.
B
“WFH bukan berarti santai. Ada absensi, laporan kinerja, semuanya dipantau secara real time,” kata Asep Aang, Selasa (31/3).
Pengawasan dilakukan melalui aplikasi SIM ASN dan SIAP yang terintegrasi GPS. ASN diwajibkan melakukan absensi berbasis titik koordinat disertai swafoto, serta menyampaikan laporan pekerjaan secara berkala sepanjang hari.
Pemkab juga menetapkan alur kerja harian selama WFH, mulai dari absensi pagi hingga laporan akhir. Pola ini mencakup briefing, pembagian dua sesi kerja, hingga evaluasi harian guna memastikan ritme kerja tetap terjaga meski tidak berada di kantor.
Langkah ini, menurut Asep Aang, merupakan bagian dari strategi efisiensi energi yang tengah didorong pemerintah pusat, khususnya dalam menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM).
Selain skema WFH, Pemkab Karawang juga menyiapkan opsi penghematan lain. ASN yang tinggal dalam radius dekat dianjurkan menggunakan sepeda, sementara yang berjarak lebih jauh didorong beralih ke sepeda motor sebagai alternatif yang lebih hemat dibanding mobil.
“Perbandingannya cukup signifikan. Motor bisa 1 liter per hari, mobil bisa sampai 5 liter,” ujarnya.
Tak hanya itu, kendaraan dinas juga direncanakan akan ditarik sementara dan disimpan terpusat di Galeri Nyi Pager Asih, kecuali untuk kebutuhan dinas tertentu. Kebijakan ini dimaksudkan untuk menekan penggunaan BBM sekaligus mengoptimalkan efisiensi operasional.
Dari sisi penerapan, Pemkab masih menunggu keputusan resmi pemerintah pusat. Dua skenario disiapkan, mengikuti jadwal nasional jika ditetapkan serentak, atau menerapkan pola mandiri dengan WFH di tengah pekan.
“Kalau diberi fleksibilitas, opsi kami Rabu WFH. Tapi ini masih menunggu keputusan pusat,” kata Asep.
Pemkab memperkirakan kebijakan ini dapat menekan konsumsi BBM hingga 20 persen, dengan potensi efisiensi anggaran mencapai sekitar Rp1 miliar selama April.
Meski demikian, Pemkab memastikan pelayanan publik tetap berjalan normal. Sektor vital seperti kesehatan, kebencanaan, perhubungan, dan ketertiban umum tetap beroperasi penuh dengan sistem piket untuk layanan langsung masyarakat.
Di tingkat pusat, Kementerian Dalam Negeri menegaskan kebijakan WFH tidak boleh berdampak pada kualitas layanan publik. ASN tetap diwajibkan memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan.
Sementara itu, Bupati Karawang Aep Syaepuloh dan Sekda Asep Aang mulai memberi contoh penerapan efisiensi sejak dini. Keduanya datang ke kantor menggunakan moda transportasi yang lebih hemat energi, mobil listrik dan sepeda motor.
Langkah tersebut mendapat apresiasi dari DPRD Karawang. Anggota Komisi II, Nurhadi, menilai contoh dari pimpinan menjadi kunci dalam mendorong perubahan budaya kerja.
“Ini bukan sekadar efisiensi, tapi membangun kesadaran penggunaan anggaran negara secara bertanggung jawab,” ujarnya. (Advertorial).