KARAWANG – Teriakan massa menggema di sekitar Gerbang Plaza Pemkab Karawang, Senin, 3 November 2025. Puluhan warga dari berbagai elemen masyarakat turun ke jalan, membawa spanduk dan poster bernada sindiran. Mereka menolak kebijakan pemerintah daerah yang dinilai tidak pro-rakyat, terutama terkait kenaikan pajak daerah dan tunjangan anggota DPRD.
Aksi yang digelar oleh aliansi masyarakat dan aktivis mahasiswa itu berlangsung damai namun penuh emosi. Di bawah terik matahari, mereka menyuarakan kekecewaan terhadap kebijakan Pemkab dan DPRD yang dianggap lebih mementingkan kenyamanan pribadi ketimbang kesejahteraan publik.
“Kami di lapangan lihat sendiri rakyat makin berat hidupnya. Pajak naik, tapi pelayanan publik gak beres. DPRD malah sibuk naikin tunjangan,” teriak salah satu orator, disambut riuh peserta aksi.
Dalam orasinya, massa menilai kenaikan pajak daerah justru menambah beban warga kecil. Mereka menuding DPRD dan Bupati Karawang tak peka terhadap kondisi ekonomi masyarakat pascapandemi dan naiknya harga kebutuhan pokok. Sementara di sisi lain, kebijakan menaikkan tunjangan transportasi dan perumahan bagi anggota dewan dinilai mencederai rasa keadilan publik.
Para peserta aksi juga menyinggung soal transparansi anggaran dan moralitas pejabat publik. Mereka menuntut agar pemerintah daerah membuka secara rinci penggunaan anggaran daerah, serta meninjau ulang seluruh kebijakan yang memberatkan masyarakat.
“DPRD seharusnya jadi corong rakyat, bukan menutup telinga ketika rakyat menjerit,” ujar Kevin, salah seorang perwakilan aksi.
Hingga aksi berakhir, situasi tetap kondusif dengan pengawalan aparat kepolisian. Namun pesan yang tersisa dari unjuk rasa itu begitu jelas, masyarakat lelah dengan kebijakan yang dirasa tak berpihak pada mereka. (Teguh Purwahandaka)